MAKALAH
‘’MAKALAH BUDAYA POLITIK"
PKN
Disusun oleh :
1.
Alfian (4)
2.
Desian
Riat Putri (15)
3.
Eli
Ermawati (19)
4.
Kusnul
Khotimah (26)
5.
Wahyu
Mukti Aji (40)
SMA N 1 JAKENAN
Tahun Ajaran 2015/2015
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan
yang dimiliki bersama oleh masyarakat.Namun, setiap unsur masyarakat berbeda
pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya.
Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. OG Anderson, kebudayaan
Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok
massa.Negara Indonesia sebagai negara demokratis membutuhkan warga negara yang
berbudaya politik partisipan dan berorientasi setia atau mendukung sistem
politik nasional. Warga negara yang berciri demikian inilah yang memang
didutuhkan bagi sistem politik demokrasi di Indonesia.
Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan
penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai
makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya
mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang
bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah).
Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan
penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status
sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan
sebagainya.Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan
dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam
proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan
praktik-praktik politik.
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa yang dimaksud
dengan budaya politik?
2.
Apa saja tipe-tipe
budaya politik?
3.
Apa yang dimaksud
sosialisasi budaya politik?
4.
Apa yang dimaksud
peran serta budaya politik partisipan?
POKOK-POKOK YANG AKAN DI BAHAS
I.
Pengertian Budaya
Politik
II.
Tipe-Tipe Budaya
Politik
III. Sosialisasi Budaya Politik
IV. Peran Sera Budaya Politik Partisipan
PEMBAHASAN
I. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
A. Pengertian Budaya Politik
Merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan
benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum,
adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota
masyarakat setiap harinya . Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu
sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan
publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya politik merupakan pola perilaku
suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara,
politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati
oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya .
Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem
nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk
masyarakat seluruhnya. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang
dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap
unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum
dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O’G
Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok
elite dengan kelompok massa.
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai
suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka
ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam
sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi
pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa
itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa
mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan
berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka
menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya
politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara
teoritis sebagai berikut :
a. Budaya
politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan,
adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian
besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak
atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
b. Budaya
politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama
menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau
nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan
ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
c. Hakikat
dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip
dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah
tujuan.
d. Bentuk
budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup,
tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.
Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap
terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas),
prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).
Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya
membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi
politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi
yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem
politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah
individualisme.
Jauh dari anggapan
yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik
hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara
keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.
B.
Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli
Terdapat
banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga
terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila
diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut
tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang
sama. Berikut ini merupakan
pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.
1.
Rusadi
Sumintapura
Budaya politik
tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap
kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
2.
Sidney
Verba
Budaya politik
adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan
nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
3.
Alan R. Ball
Budaya politik
adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan
nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu
politik.
4.
Austin Ranney
Budaya politik
adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang
dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap
objek-objek politik.
5.
Gabriel A. Almond dan
G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap,
keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga
kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu
dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam
arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan
konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :
Pertama :
bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual
berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual
seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah
yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah
dimensi psikologis dari sebuah
sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem
politik.
Kedua :
hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya
setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem
politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem
politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen
struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi
yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan,
apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan
gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap
lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
Ketiga :
budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan
komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau
mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu.
Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi
perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya
sistem politik yang ideal.
C. Komponen-Komponen
Budaya Politik
Seperti dikatakan oleh
Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.,bahwa
budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud
dari pernyataan ini menurut Ranney , adalah karena budaya politik menjadi satu
lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika
politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu
lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis
dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.
Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya
politik, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi
afektif (affective oreintatations ). Sementara itu, Almond dan Verba dengan
lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang
klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen
obyek politik sebagai berikut.
-
Orientasi kognitif
: yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan
segala kewajibannya serta input dan outputnya.
-
Orientasi
afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan
pe-nampilannya.
-
Orientasi evaluatif
: yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal
melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan
masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas yaitu ssebagai berikut :
-
Budaya politik
menyangkut masalah legitimasi.
-
Pengaturan
kekuasaan.
-
Proses pembuatan
kebijakan pemerintah.
-
Kegiatan
partai-partai politik.Perilaku aparat negara.
-
Gejolak masyarakat
terhadap kekuasaan yang memerintah.
-
Kegiatan politik
juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomidan sosial, kehidupan pribadi
dan sosial secara luar.
-
Budaya politik
menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.
II. TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK
Menurut pendapat “Gabriel Abraham Almond & Sidney
Verba”
1.
Budaya Politik Parokial
Budaya
politik parokial biasanya terdapat pada sistem politik tradisional dan
sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil. Dengan demikian,
pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas. Masyarakat dengan
budaya parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik termasuk
melakukan perubahan-perubahan. Budaya
politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya
sangat rendah . Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial
apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya
politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap
keempat dimensi tersebut.
Selain itu, di Indonesia, unsur-unsur budaya lokal masih
sangat melekat pada masyarakat tradisional atau masyarakat pedalaman. Pranata,
tata nilai, dan unsur-unsur adat lebih banyak dipegang teguh daripada persoalan
pembagian peran politik. Pemimpin adat atau kepala suku yang nota bene adalah
pemimpin politik, dapat berfungsi pula sebagai pemimpin agama atau pemimpin
sosial masyarakat bagi kepentingankepentingan ekonomi.
Ciri-ciri
budaya politik parokial adalah sebagai berikut.
-
Budaya politik ini
berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana.
-
Belum terlihat
peran-peran politik yang khusus; peran politik dilakukan serempak bersamaan
dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.
-
Kesadaran anggota
masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya
cenderung rendah.
-
Warga cenderung
tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali yang ada di
sekitarnya.
-
Warga tidak banyak berharap
atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik tempat ia
berada.
-
Apatis
-
Pengetahuan
politik rendah
-
Tidak tahu
terhadap kehidupan politik
-
Anggota
masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas
-
Kesadaran anggota
masyarak adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah
-
Warga negara tidak
terlalu be dalam sistem politik
-
Tidak bersifat khusus
-
Lingkupnya sempit dan
kecil tradisional
Contoh
budaya politik parokial yakni masyarakat pada suku-suku pedalaman yang mana
mereka belum mengenal betul siapa pemimpin negara mereka dan tidak ikut serta
sama sekali dalam pemilu
2. Budaya Politik Kaula / Subjek
Menurut Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews (2000),
budaya politik kaula/subjek menunjuk pada orang-orang yang secara pasif patuh
pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan
diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.
Budaya
politik kaula/subjek memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya.
Namun, perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan dan
partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
telah adanya otoritas dari pemerintah. Posisi kaula/subjek tidak ikut
menentukan apa-apa terhadap perubahan politik.
Masyarakat beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang
tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah sistem. Budaya
politik kaula (subjek),yaitubudaya politik yang masyarakat yang bersangkutan
sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif .
Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi
orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek
output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh
pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam
pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
Dengan demikian, secara umum mereka menerima segala
keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam
masyarakat. Bahkan, rakyat memiliki keyakinan bahwa apa pun keputusan/
kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah atau dikoreksi,
apalagi ditentang. Prinsip yang dipegang adalah
mematuhi perintah, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta
kebijakan penguasa.
Ciri-ciri
budaya politik subjek adalah sebagai berikut.
-
Warga menyadari
sepenuhnya akan otoritasi pemerintah.
-
Tidak banyak warga
yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi mereka cukup puas
untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah.
-
Warga bersikap
menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh
dikoreksi, apalagi ditentang.
-
Sikap warga sebagai
aktor politik adalah pasif; artinya warga tidak mampu berbuat banyak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan politik.
-
Warga menaruh
kesadaran, minat, dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan
terutama terhadap objek politik output, sedangkan kesadarannya terhadap input
dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.
-
Memiliki
pengetahuan politik yang cukup
-
Partisipasi
politik minim
-
Kesadaran
berpolitik rendah
-
Kehidupan
sudah baik
-
Tingkat
pendidikan relatif maju pemerintah sepenuhnya
-
Warga neg menerima apa
yang berasal dari pemerintah
-
Warga negara m kurang
dapat mempengaruhi sistem politik
-
Masyarakat secara pasif
patu pejabat, pemerintah, dan undang-undang
Contoh
Budaya Politik Subjek/Kaula yakni masyarakat jawa (keraton) di jogja. Dimana
rakyat sudah ada pemahaman & kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam
politik, namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis (hanya mengikuti perintah,
tidak memberikan aspirasi)
3. Budaya Politik Partisipan
Menurut pendapat Almond dan Verba (1966), budaya politik
partisipan adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat
diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan
terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Dalam budaya politik
partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek politik, baik
umum, input dan output, maupun pribadinya dapat dikatakan tinggi.
Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang
ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi . Masyarakat mampu
memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu
bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang
baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan
yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah
dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam
proses politik yang berlangsung.
Budaya politik yang partisipasif adalah budaya politik
yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem
politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini
menyangkut “suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan
sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,” kata Almond dan
Verba.Masayarakat dalam budaya politik ini mamahami bahwa mereka berstatus
warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Masyarakat
memiliki kebangsaan dan kemaua untuk berperam dalam sistem politik. Selain itu,
masyarakat dalam budaya politik imi memiliki keyakinan dapat memengaruhi
pengambilan kebijakan publik dan membentuk kelompok untuk melakukan protes jika
pelaksamaa pemerintah tidak transparan.
Dalam
budaya politik partisipan ini, demokrasi dapat berkembang dengan baik. Hal ini
dikarenakan terjadinya hubungan yang harmonis antara warga negara dan
pemerintah yang ditunjuk oleh tingkat kompetensi politik (penyelesaian sesuatu
secara politik), dan tingkat efficacy (keberdayaan). Dapat dikatakan bahwa tipe
budaya ini merupakan kondisi ideal bagi secara politikDalam budaya politik
partisipan, orientasi politik warga terhadap kesulurahan objek, baik umum,
input, maupun output secara pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan
tinggi.
Ciri-ciri
dari budaya politik partisipan adalah sebagai berikut.
-
Warga menyadari
akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung
kewajibannya.
-
Warga tidak
menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat
menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input,
output maupun posisi dirinya sendiri.
-
Anggota masyarakat
sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak
suatu objek politik.
-
Masyarakat
menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
-
Kehidupan politik
dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual dan pembeli. Warga
dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan
penilaiannya sendiri.
-
Kesadaran berpolitik
tinggi
-
Kontrol politik aktif
-
Warga terhadap
masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik masalah atau isu politik
-
Warga menyadari adanya
kewenan atau kekuasaan pemerintah
-
Warga memiliki kesadaran
akan peran, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawabnya
-
Warga mampu dan
berani memberik masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerinta
-
Warga memiliki
kesadaran untuk pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan
tertekan.
Contoh budaya politik parokial
yakni keaktifan masyarakat terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan politik
seperti pemilu, demonstrasi, dan lain-lain
III.SOSIALISASI BUDAYA POLITIK
A. Pengertian Sosialisasi Politik
Menurut Para Ahli:
1. Almond dan Powell, sosialisasi politik sebagai proses dengan mana
sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka
dewasa dan orang-orang dewasa direkrut ke dalam peranan-peranan tertentu.
2.
Easton dan Denuis, sosialisasi politik yaitu suatu proses perkembangan
seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah
lakunya.
3. Denis Kavanagh, sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana
seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
4.
Greenstein "International Encyolopedia of The Social Sciences"
Definisi sosialisasi politik:
a. Definisi sempit, sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik
yang disengaja.
b. Definisi luas, sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari
politik baik formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap
tahap siklus kehidupan.
Sosialisasi politik adalah proses dimana individu-individu dapat memperoleh
pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.
B. Makna Sosialisasi Kesadaran
Politik
Menurut M. Taopan, Kesadaran politik (political awwarnes)
merupakan proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara
akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara.Masyarakat harus mendukung pemerintah, mengingat kompleks
dan beratnya beban yang harus dipikul para penyelenggara negara.Kesadaran
politik dapat terwujud salah satunya melalui sosialisasi politik.
C. Tujuan Sosialisasi Budaya Politik
Memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat
agar mereka paham dan mengetahui secara benar tentang apa yang ada dalam
politik sehingga tercipta suatu masyarakat yang anggota anggotanya mempunyai
pengetahuan politik yang baik dan diharapkan mereka dapat ikut berperan aktif
dalam kegiatan-kegiatan politik sehingga mereka tidak pasif terhadap kondisi
politik negaranya.Dapat mentransmisikn kebudayaan politik suatu bangsa dari
generasi tua kepada generasi muda dan juga sebagai sarana memelihara budaya
politik dari bangsa itu sendiri
D. Metode Sosialisasi Budaya Politik
a.
Pendidikan politik
dilakukan melalui suatu proses dialog sehingga masyarakat memperoleh nilai,
norma dan simbol politik. Biasanya digunakan oleh negara demokrasi.
2.
Proses indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi
dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, norma dan simbol
yang dianggap oleh pihak yang berkuasa ideal dan baik. Biasanya digunakan oleh
negara fasis dan komunis.
E. Sarana Sosialisasi Budaya Politik
1. Keluarga
Merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami
seseorang. Keluarga merupakan unit yang paling kecil dalam masyarakat dan
disinilah seorang individu mendapat pembentukan nilai nilai politik dan
keyakinan politik.Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Keluarga
merupakan agent pertama yang sangat menentukan
pola pembentukan nilai politik bagi seorang individu. Dalam keluarga, anak dapt
menyaksikan peristiwa-peristiwa politik yang dimintai kedua orang tua. Misalnya
sebagai berikut :
-
Apabila orang
tuanya partisipan Partai Demokrat, tentu saja atribut Partai Demokrat, seperti
simbol tanda gambar, seragam, bendera, atau pamflet dari partai Demokrat, akan
tampak di rumah. Bahkan tidak mustahil rumahnya di cat warna biru
-
Apabila orangtuanya
PKS, dirumah tersebut diwrnai atribut PKS. Demikian juga kalau kedua orang
tuannyaaktivis PDIP maka warna merah dengan tanda gambar banteng akan
mendominasi rumah atribut ( topi, jaket, baju, kaos )orang tuannya.
Dari
sinilah nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak.Sebuah keluarga yang
menekankan kepatuhan dan hormat kepada orang tua secara kental, bisa jadi akan
membentuk kepribadian anak yang takut mengambil inisiatif dalam kehuidupan
sehari-hari. Sebaliknya, sebuah keluarga yang terbuka dan memberikan peluang
kepada anaknya untuk ikut terlibat dalam diskusi keluarga, serta membentuk
kepribadian individu menjadi terbuka dan demokratik pula.
2. Sekolah
Sekolah memberikan pandangan pandangan konkrit tentang
politik dan segala hal tentang politik. Selain itu sekolah juga dapat membangun
kesadaran kepada generasi muda mengenai arti penting hidup bernegara dan cinta
terhadap tanah air.Proses pengetahuan politik mulai terbentuk semenjak anak
menjadi murid TK.Disekolah ada gambar presiden, wakil preiden, dan tidak jarang
para pemimpin yang lain.
Ketika memasuki sekolah dasar, pemhaman nilai-nilai yang
bersifat kognitif mulai di tingkatkan melalui pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan
ilmu sosial lainnya. Selain itu ada
tambahan pembentukan jati diri orang lain yang sangat penting, yaitu latihan
organisasi dan kepemimpinan. Hal itu dilakukan
dengan adanya ketua kelas, ataupun organisasi siswa di sekolahnya. Itulah
politik. Di sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan
kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi
dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik
teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal
tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar
dari sudut pandang akademis.
Kalau dirinci peranan
ekolah dalam sosialisasi politik antaralain sebagai berikut :
-
Sekolah dapat memegang peran penting dalam
pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik”
-
Sekolah dapat
mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dn memberikansimbol-simbol umum
menjunjukan tanggapan yang ekspresifterhadap sistem ini seperti bendera
nasiona, dan ikrar kesetiaan “padamu negeri”
-
Sekolah juga
merupakan “saluran pewarisan “ nilai-nilai dan sikap masyarakatnya
-
Pengajaran sejarah
nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik
-
Sekolah memeber
pengetahuan keapada kaum muda tentang dunia politik dan mereka didalamnya.
3. Kelompok pergaulan
Kelompok
pergaulan mulai mengambil penting dalam proses sosialisasi politik selama masa
remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Takott Parson menyatakan
kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang sangat penting
pada masa anak-anak berada di sekolah menengah atas.
4. Tempat kerja
Organisasi
formal maupun nonformal serta organisasi politik terbentuk atas dasar
pekerjaan, oleh sebab itu tempat kerja juga merupakan tempat sosialisasi
politik. Bagi para anggota tempat kerja merupakan tempat yang berfungsi sebagai
sarana penyuluhan politik.
5. Media massa
Media
massa merupakan saran yang paling efektif karena media massa dapat memberikan
banyak informasi bagi masyarakat luas. Selain itu media massa juga merupakan
sarana yang ampuh untuk membentuk sikap -sikap dan keyakinan politik dan
melalui media ini suatu ideologi dapat ditanamkan kepada masyarakat dan
kebijakan-kebijakan politik negara dapat disampaikan kepada rakyat.
6. Kontak-kontak politik langsung
Kontak-kontak
politik langsung yang dimaksud adalah pengalaman nyata terlibat dalam politik
entah sebagai pejabat pemerintah, pengurus partai ataupun yang lainnya entah
bersifat positif atau negatif hal ini juga akan dapat merubah pemikiran dan
keyakinan politik seseorang.
F. Peran Aktif Masyarakat dalam Sosialisasi Budaya
Politik
1.
Ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
2.
Ikut serta dalam lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.
3.
Ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.
IV. Peran
Serta Budaya Politik Partisipan
A. Pengertian
Partisipasi Politik
Pembahasan
tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara.
Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena
keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai
politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan
aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam
kehidupan politik (partisipan).
Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat
dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi
keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik,
tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan
mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.
Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau
sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti
memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut
Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi
lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :
a.
Modernisasi dalam
segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk
ikut dalam kekuasaan politik.
b.
Perubahan-perubahan
struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan
keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola
partisipasi politik.
c.
Pengaruh kaum
intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah
menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan
industrialisasi yang cukup matang.
d.
Konflik antar
kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari
adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum
aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
e.
Keterlibatan
pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya
ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya
tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam
pembuatan keputusan politik.
B. Konsep
Partisipasi Politik
Dalam
ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran
apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah
partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi
pendekatan behavioral(perilaku) dan Post Behavioral (pasca tingkah laku).
Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara
berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap
pertumbuhan.
Dalam
ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ?
siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk
praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam
partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang
harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik.Berdasarkan
beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa
sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap
partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan
sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan
partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa,
sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang
dilakukan oleh non-warga negara biasa.
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Budaya politik merupakan
perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, peneyelenggaraan
administrasi negara.
2. Tipe-tipe budaya politik
yang berkembang dalam masyarakat Indonesia ada 3 macam, yaitu budaya politik
parokial, budaya politik kaulka, dan budaya politik partisipan.
3. Budaya politik partisipan perlu di
sosialisasikan kepada segenap rakyat agar dapat berperan serta secara aktif.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya
politik sangat penting bagi masyarakat karea budaya politik merupakan system
nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Dalam
kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik. Praktis
baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam pelaksanaannya bisa terjadi secara
langsung atau tidak langsung dengan praktik- praktik politik. Jika secara tidak
langsung hanya sekedar mendengar informasi, atau berita-berita tentang
peristiwa-peristiwa litik yag terjadi. Dan jika secara langsung berarti orang
tersebut terlibat langsung dalam peristiwa politik tertentu.
No comments:
Post a Comment